MANADO– Heboh pemberitaan di media sosial soal nilai nol hasil Evaluasi Monitoring Elektronik (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sulawesi Utara, sejajar dengan Papua, langsung mendapat respons tegas dari Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Sulut, Andre Mongdong.

Ia menegaskan bahwa “skor nol” ini bukan cerminan kinerja pemerintahan saat ini, melainkan warisan kelalaian pejabat sebelumnya.

Mongdong memaparkan bahwa E-Monev merupakan penilaian nasional dari KIP Pusat untuk badan publik seperti pemprov, kementerian, dan BUMN. Di Sulut, tanggung jawab ada di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Penjelasan Detail Masalah

Proses penilaian E-Monev berjalan melalui platform online yang mencakup pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ), verifikasi, kunjungan lapangan, presentasi, hingga uji publik. Hasilnya dikategorikan dari “Informatif” hingga “Tidak Informatif” untuk mendorong transparansi.

“Sulut dapat nol karena PPID utama di Diskominfo gagal mengisi dan mengembalikan platform sebelum batas waktu Juni 2025,” ungkap Mongdong.

Masalah ini bukan kejadian baru; sudah berulang selama empat tahun terakhir, di mana Sulut kerap dinilai “tidak kooperatif” karena tak merespons sama sekali.Lebih lanjut, penilaian 2025 ini sebenarnya mengukur performa sepanjang 2024.

“Jadi, pejabat era sebelumnya yang patut disalahkan, bukan yang sekarang,” tegasnya, menanggapi tudingan di media sosial.

Peringatan dan Harapan ke Depan

Mongdong mengakui KIP Sulut selalu siap mendampingi Diskominfo, tapi upaya itu acap diabaikan.

“Ini peringatan serius agar Diskominfo perkuat tupoksi sebagai PPID utama dan koordinasi dengan PPID di setiap OPD,” katanya.

Ia menekankan, kelalaian ini berpotensi merusak citra Sulut secara keseluruhan. Mongdong mengajak masyarakat dan pemerintah daerah bersama-sama awasi transparansi.

“Demi pemerintahan bersih yang tingkatkan kepercayaan publik dan kesejahteraan bersama,” tutupnya.(*)

Editor: Yolister Karame