LIPUTAN15.COM,TOMOHON-Di kota Tomohon Issu rushuflle kita berhembus kencang. Terkait hal ini Pengamat Politik dan Pemerintahan Josef Kairupan mengatakan, sejatinya Aparatur Sipil Negara (ASN) itu adalah aparat profesional yang harus menunjukkan sikap loyal secara objektif.

“Artinya loyal terhadap aturan yang ada, jika aturan mengatakan harus netral maka nilai loyalitas netral itulah yg harus ditunjukkan,” terangnya.

Meski begitu, Akademisi Unsrat menilai pada kenyataanya loyalitas Aparatur lebih kepada loyalitas yang sifatnya subjektif.

Artinya loyal terhadap kekuasaan sehingga memberi kesan tidak netral, apalagi disaat Pilkada jelas sekali terlihat loyalitas subjektif ini. 

Kairupan juga menjelaskan, hal inilah yang kemudian membuat pemimpin baru cenderung ingin cepat-cepat mengganti para pejabat atau kabinet daerah yang notabene didominasi oleh ASN,” kata Kairupan seraya menyebut hal ini dapat dikatakan wajar-wajar saja, mengingat kepala daerah yang baru ingin agar memiliki aparat dan pejabat yg bisa dipercaya.

“Apalagi jika dimasa pilkada sangat jelas keberpihakan para pejabat kepada kekuasaan tandem politik. Sehingga memberikan kesan frontal, jelas saja. Hal ini tidak akan disukai oleh kepala daerah yang baru. Sehingga pada aspek ini pergantian atau roling menjadi urgent,” terangnya lagi.

Dia menambahkan bagi ASN sendiri sebenarnya menjadi suatu pelajaran agar kedepannya mampu menjaga sikap profesional.Sehingga tidak terinfiltrasi pada kekuasaan.

Sedangkan Bagi kepala daerah sendiri ada nilai plus jika masih memberikan kepercayaan kepada pejabat yang jelas-jelas tidak mendukungnya saat pilkada. 

“Karena terbukti militansi dan loyalitasnya kepada pimpinan, bisa saja sikap ini menjadi kekuatan bagi kepala daerah yang baru. Tetapi semua itu tetap harus dikaji secara mendalam, jangan sampai juga justru menjadi bumerang bagi pemerintahan kepala daerah yang baru,” tandasnya.

ASN/PNS atau honorer yang terkontaminasi politik pemerintahan masa lalu ” kalo belum move on jangan di pakai “

Mungkin maksudnya terkontaminasi politik, wajar kena roling, karena tidak dapat menjaga netralitas dan loyalitas terhadap aturan