Kegiatan yang dipusatkan di gedung wanita, kecamatan Kaidipang ini dibuka remsi oleh Asisten I Rahmat Pontoh mewakili Penjabat Bupati Sirajudin Lasena.
Dikatakan asisten I Rahmat Pontoh, menindaklanjuti intruksi presiden tentang optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah mengambil langkah salah satunya agar pegawai pemerintah dengan status non ASN seperti Sangadi dan aparat desa menjadi peserta aktif dalam BPJS ketenagakerjaan.
“Program BPJS ketenagakerjaan untuk seluruh Sangadi dan aparat desa berupa perlindungan jaminan kecelakaan kerja (JKK), perlindungan jaminan kematian (PJK), dan tabungan hari tua (THT),” ungkapnya.
Dimana tujuan dari jaminan tersebut, kata mantan kadis Kominfo ini, untuk peningkatan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa.
“Untuk itu, pemerintah desa agar melakukan penganggaran perlindungan jaminan sosial ketengakerjaan untuk Sangadi dan perangkat desa, sekaligus mendorong masyarakat yang berada diwilayahnya untuk menjadi peserta aktif BPJS ketenagakerjaan,” jelasnya.
Mengigat resiko terhadap kecelakaan kerja, lanjutnya, resiko kematian merupakan resiko yang sangat mungkin terjadi.
Menurut Pontoh, program ketenagakerjaan merupakan program pencegahan munculnya kemiskinan baru di masyarakat akibat terjadinya kecelakaan kerja atau kematian terhadap tulang punggung keluarga.
“Maka dari itu selain penganggaran untuk perlindungan Sangadi dan aparat. Pemdes juga diminta memperhatikan setiap masyarakatnya dan mendorong untuk menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan,” kuncinya.
Sampai berita ini diterbitkan, sosialisasi tersebut masih berlangsung dengan pemaparan materi dari kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Kota Kotamobagu Syafril Muin.
Kegiatan itu dihadiri seluruh Sangadi dan perengat desa yang tersebar di 6 Kecamatan, kabupaten Bolmut.
PELIPUT : NVG
Tinggalkan Balasan