MANADO-Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) menyambut kunjungan Sekretaris Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, R. Andika Dwi Prasetya, bersama Asisten Deputi Agato Simamora serta para Kepala Kantor Wilayah.

Pertemuan awalnya fokus pada harmonisasi regulasi keimigrasian dan pemasyarakatan, namun cepat bergeser ke isu krusial pemberdayaan ekonomi kelompok rentan.

Gubernur YSK menyoroti peran Laskar Narapidana Mandiri Indonesia (NAPIRI), organisasi yang dipimpin Alfa Christian Kaliey, sebagai wadah transformasi mantan narapidana melalui pelatihan keterampilan, usaha mikro, dan pendampingan komunitas.

“Kelompok rentan butuh pintu masuk untuk produktif lagi; kalau kita fasilitasi, daerah pun ikut berkembang,” tegasnya, menekankan NAPIRI sebagai langkah strategis ekonomi kerakyatan.

Respons positif datang dari jajaran Kemenko, termasuk Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Ditjenpas Sulut Yulius Paath, pembina NAPIRI, yang menyebut dukungan gubernur sebagai “energi baru” bagi program pemberdayaan.

Inisiatif ini selaras dengan pembangunan daerah, mengatasi stigma dan hambatan administratif yang sering dialami eks-narapidana dalam memasuki pasar kerja formal.

Kunjungan ini memperkuat koordinasi kebijakan hukum dan pemasyarakatan di Sulut, dengan penekanan bahwa pembangunan harus inklusif hingga ke lapisan terpinggir.

Di tengah tantangan ekonomi, NAPIRI dilihat sebagai titik awal memperluas basis usaha rakyat kecil, membuka harapan bagi keluarga yang selama ini bergulat dengan ketidakpastian.(*)

Editor: Yolister Karame