MINUT— Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) turun langsung memastikan kelancaran proses perizinan bagi Marriott Likupang Resort and Spa, Selasa (9/6/2026), sebagai bagian dari upaya percepatan soft opening yang ditargetkan September 2026.

Langkah “jemput bola” ini menunjukkan komitmen daerah mendukung investasi dan percepatan pemulihan sektor pariwisata di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Likupang.

Kunjungan dipimpin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Minut Richard J. H. Dondokambey, SSTP, MAP, atas instruksi Bupati Dr. Joune J.E. Ganda, dan didampingi Wakil Bupati Kevin William Lotulung serta tim teknis terkait. Dalam peninjauan ke lokasi, Dondokambey menyatakan Pemkab memberi dukungan penuh sekaligus memastikan seluruh operasional pelaku usaha mengikuti regulasi yang berlaku.

Berdasarkan data DPM-PTSP, bangunan utama Marriott Likupang telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Izin Lingkungan. Namun beberapa fasilitas penunjang masih dalam proses pengajuan izin, termasuk pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Untuk Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITMB), proses penerbitan tengah berjalan setelah selesainya berita acara penilaian teknis di lapangan.

Manajemen hotel menargetkan soft opening pada September dengan mengoperasikan Tower 1 yang mencakup 320 unit kamar dalam tiga tipe, 10 villa laut (water villa), dan 5 villa darat. Fasilitas premium yang akan dibuka meliputi spa standar internasional, water park, beach club, watersport, dan fasilitas diving. Pengembangan Tower 2 direncanakan sebagai fase pembangunan berikutnya.
Wakil Bupati Kevin William Lotulung menyambut baik perkembangan proyek ini dan menilai kehadiran Marriott sebagai “ikon baru” pariwisata Likupang. Ia menekankan potensi meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, peningkatan perekonomian daerah, serta terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Richard Dondokambey menegaskan pemkab siap mengalokasikan dukungan administrasi dan teknis agar proses perizinan rampung tepat waktu, namun tetap berpegang pada ketentuan peraturan. “Langkah jemput bola ini wujud komitmen kami demi kemudahan investasi sekaligus memastikan kepatuhan regulasi,” ujarnya.
Dengan percepatan perizinan dan koordinasi lintas perangkat daerah, pemerintah berharap Marriott Likupang segera beroperasi dan memberi dampak ekonomi nyata bagi Minahasa Utara serta memperkuat posisi Likupang sebagai DPSP nasional.(***)


Tinggalkan Balasan