JAKARTA — Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Joune Ganda menegaskan pentingnya kemandirian fiskal daerah dalam menopang keberlanjutan pembangunan kabupaten. Pernyataan itu disampaikan saat Joune mendampingi Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi dalam audiensi dengan pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jumat (24/7/2026).

Dalam pertemuan yang digelar di ruang kerja Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal serta pengurus APKASI dari berbagai daerah, Joune—yang juga menjabat Bupati Minahasa Utara—mendorong pemerintah kabupaten mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dengan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, upaya itu bisa ditempuh lewat pengelolaan potensi ekonomi lokal yang terukur, perbaikan iklim investasi, dan optimalisasi sektor unggulan daerah.
“Kemandirian fiskal memberi ruang gerak lebih luas bagi daerah untuk mengeksekusi program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Joune.

Ia menekankan bahwa inovasi daerah harus disertai tata kelola yang transparan dan akuntabel agar peningkatan PAD berdampak nyata bagi pelayanan publik.
Pimpinan DPR RI dalam pertemuan tersebut mengapresiasi inisiatif APKASI namun memberi catatan strategis terkait penguatan tata kelola dan mutu layanan publik. DPR mendorong APKASI memetakan tantangan pembangunan di tingkat kabupaten sehingga kebijakan pusat dan daerah dapat diselaraskan secara efektif.

Sementara itu, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menegaskan kesiapan asosiasi mengawal program prioritas pemerintah pusat dan memperkuat sinergi antara kabupaten dan pusat. Menurut Bursah, kolaborasi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah kabupaten menjadi prasyarat agar hasil pembangunan dapat dirasakan merata hingga ke pelosok negeri.

Audiensi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat posisi kabupaten sebagai garda terdepan pelayanan publik dan mempererat hubungan kelembagaan antara DPR RI dan pemerintah daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

APKASI juga berkomitmen melanjutkan dialog teknis untuk merumuskan langkah-langkah operasional peningkatan PAD dan reformasi tata kelola di daerah.(**)