Manado — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendorong mobilisasi sumber daya domestik untuk menjaga keberlanjutan program penanggulangan HIV melalui kegiatan “Building Awareness and Mobilizing Domestic Resources Workshop for Sustainability of HIV Program” yang dibuka Kamis (16/7/2026) di Hotel Luwansa Manado.

Acara dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan dr. Rima F. Lolong, M.Kes., mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Gallang, SIP, MM, dan dihadiri perwakilan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes), Direktur Yayasan Batamang Plus Manado Hastho Her Wicaksono, serta mitra lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Dalam sambutan mewakili Sekda, dr. Rima menyampaikan apresiasi atas inisiatif Yayasan Spiritia, Yayasan Batamang Plus, Adinkes, dan para mitra yang konsisten mendukung upaya penanggulangan HIV. Menurutnya, workshop ini strategis karena mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan langkah‑langkah konkret penguatan pendanaan program HIV secara berkelanjutan.

dr. Rima menekankan bahwa mobilisasi sumber daya domestik tidak sekadar memperbesar alokasi APBD, melainkan juga mengoptimalkan berbagai potensi pembiayaan lainnya.

Ia menyebut beberapa pendekatan yang perlu digarap, antara lain integrasi pembiayaan melalui Jaminan Kesehatan Nasional, pemanfaatan dana desa untuk kegiatan promotif dan preventif, penguatan kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta dorongan kebijakan dari DPRD untuk memastikan komitmen anggaran jangka panjang.

“Kita harus membangun kesadaran bahwa pembiayaan program HIV merupakan bagian dari investasi pembangunan daerah yang hasilnya akan dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” ujar dr. Rima.

Ia mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan isu HIV bagian dari perencanaan pembangunan sehingga upaya pencegahan, pengobatan, dan dukungan sosial dapat berkelanjutan.

Lebih jauh, dr. Rima mengingatkan pentingnya melihat kesehatan sebagai fondasi pembangunan. Tanpa penanganan kesehatan yang optimal, upaya peningkatan investasi, kualitas pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat tidak akan maksimal. Oleh karena itu, penanggulangan HIV harus diprioritaskan sebagai agenda strategis yang membutuhkan dukungan lintas sektor.

Workshop diharapkan menghasilkan rekomendasi praktis untuk memperkuat sumber pembiayaan domestik program HIV, termasuk mekanisme integrasi anggaran, model kemitraan dengan dunia usaha, dan langkah advokasi kebijakan di level daerah.

Hasil diskusi nantinya akan menjadi acuan bagi Pemprov Sulut dan mitra terkait untuk memperkuat keberlanjutan layanan pencegahan, perawatan, dan dukungan bagi masyarakat terdampak HIV di Sulawesi Utara.

Penyelenggara menargetkan agar acara ini tidak hanya berhenti pada dialog, tetapi melahirkan rencana aksi terukur yang memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga donor, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil demi mewujudkan masyarakat Sulut yang sehat, produktif, dan sejahtera.(ite)