MINAHASA UTARA — Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bersama DPRD menggelar Rapat Paripurna khusus pada Jumat (14/8/2026) untuk mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia secara virtual pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR–DPD RI.

Rapat diselenggarakan sebagai bagian rangkaian peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan RI dan berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Minahasa Utara.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Vonny Adel Rumimpunu, didampingi Wakil Ketua I Edwin Maurits Nelwan, S.P., dan Wakil Ketua II Cynthia Imelda Erkles. Hadir langsung Bupati Minahasa Utara Joune Ganda bersama Wakil Bupati Kevin William Lotulung, sejumlah anggota DPRD, perangkat daerah, serta unsur pemerintahan daerah lainnya, menandai komitmen pemerintah daerah dalam menyimak arah kebijakan nasional.

Sidang tahunan di Senayan menampilkan pidato Presiden Prabowo Subianto yang memaparkan laporan kinerja lembaga negara sekaligus menyampaikan sejumlah capaian pemerintahan selama 21 bulan terakhir.

Presiden menyoroti keberhasilan di sektor pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan pendidikan dan kesehatan, reformasi BUMN, hilirisasi industri, serta pengelolaan sumber daya alam.

Ia menegaskan telah dikeluarkan 121 kebijakan transformatif selama 663 hari kepemimpinan, serta menekankan empat pedoman utama pemerintahan: ketaatan pada UUD 1945, perlindungan kepentingan inti nasional, percepatan pemecahan masalah rakyat, dan orientasi kebijakan kepada kepentingan generasi penerus.

Dalam pidato yang juga membahas capaian swasembada delapan komoditas pangan, penghentian impor solar melalui B50, penurunan harga pupuk, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, serta restrukturisasi BUMN, Presiden meminta agar capaian tersebut menjadi dorongan untuk terus bekerja keras demi menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menekankan bahwa kemerdekaan harus dirasakan oleh rakyat dan bukan sekadar seremonial.

Kehadiran kepala daerah dalam paripurna Minahasa Utara dimaknai sebagai upaya menjaga keterkaitan kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional.

Bupati Joune Ganda dan pimpinan DPRD menyatakan bahwa pesan-pesan kenegaraan akan menjadi bahan refleksi dan acuan dalam penyusunan program daerah demi meningkatkan pelayanan publik, memperkuat pembangunan berkelanjutan, dan memajukan kesejahteraan warga Minahasa Utara.

Paripurna juga menjadi momen untuk mengingatkan bahwa semangat kemerdekaan harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata: sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, serta masyarakat agar Indonesia semakin mandiri, adil, dan makmur.(***)