Pemprov Diminta Segera Susun SOP

Polda Sulut menyarankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kelangkaan BBM. SOP tersebut dinilai penting agar setiap pihak yang terlibat mengetahui tugas, kewenangan, dan langkah yang harus diambil sejak awal.

“Disampaikan kepada Bapak Gubernur untuk membuat SOP yang berkaitan apabila kita menghadapi hal seperti ini lagi, sehingga setiap bagian yang bertugas tahu tugas dan tanggung jawabnya serta langsung mengambil peran. Jangan sampai harus bertanya-tanya, karena masyarakat sangat membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak,” ujar Winardi.

Pendapat tersebut disepakati Ketua Komisi II DPRD Sulut, Inggried Sondakh. Ia menilai pengalaman kelangkaan BBM belakangan ini harus menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar kejadian yang berlalu.

“Karena sudah ada pengalaman, ini harus dievaluasi dan harus ada SOP yang benar, sehingga ke depan hal ini dijauhkan. Tetapi tetap harus ada langkah pencegahan. Sekarang harus benar-benar bersama teman-teman Pertamina memikirkan ini dan saling memberikan masukan,” kata Inggried.

Dukungan serupa disampaikan Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, yang berharap Pemprov Sulut segera menyusun SOP penanganan kelangkaan BBM.
“Karena tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya,” tandas Silangen.