LIPUTAN15, Sangihe – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong peningkatan keselamatan nelayan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sertifikasi Operator Radio Nelayan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Dinas Perikanan serta Balai Monitor (Balmon) Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Manado.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Lumiu, SH, menjelaskan bahwa pelatihan dan sertifikasi tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman serta kompetensi para operator radio nelayan, khususnya terkait penggunaan perangkat komunikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Lumiu, penggunaan radio komunikasi oleh nelayan harus mengikuti alokasi frekuensi yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan frekuensi yang dapat mengganggu sistem telekomunikasi lainnya.

“Pelatihan ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan nelayan. Penggunaan perangkat radio harus sesuai dengan alokasi frekuensi yang telah diatur pemerintah,” jelas Lumiu.

Ia mengungkapkan, selama ini masih ditemukan penggunaan frekuensi radio di luar ketentuan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan interferensi atau gangguan terhadap sistem komunikasi lainnya, termasuk komunikasi penerbangan dan jaringan operator seluler.

Karena itu, melalui kegiatan sertifikasi ini, para peserta dibekali pengetahuan mengenai tata cara pengoperasian radio nelayan yang benar, etika komunikasi radio, serta prosedur penggunaan perangkat sesuai regulasi Kementerian Komunikasi dan Digital.

Lebih lanjut, Lumiu menegaskan bahwa keberadaan radio komunikasi yang dioperasikan secara benar dan sesuai ketentuan sangat membantu nelayan ketika menghadapi situasi darurat di laut, termasuk apabila terjadi kecelakaan maupun kondisi cuaca dan bencana maritim yang tidak diinginkan.

Pada tahap pertama pelaksanaan kegiatan, tercatat sebanyak 21 operator radio telah terdaftar sebagai peserta untuk mengikuti bimtek dan sertifikasi.

Diskominfo bersama Dinas Perikanan juga merencanakan pelaksanaan kegiatan serupa secara berkelanjutan agar semakin banyak operator radio nelayan yang memiliki kompetensi dan sertifikasi resmi.

Tidak hanya menyasar kalangan nelayan, Lumiu menyebutkan bahwa ke depan program tersebut juga akan diperluas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pasalnya, sejumlah instansi pemerintah juga menggunakan perangkat radio untuk mendukung komunikasi pimpinan, penanggulangan bencana, hingga operasional pemadam kebakaran.

Penggunaan perangkat tersebut, kata dia, harus dilengkapi izin dan menggunakan frekuensi sesuai peruntukannya. Dengan demikian, aspek legalitas perangkat maupun kompetensi operator perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Ke depan, kami juga akan mendorong pelatihan dan sertifikasi bagi ASN yang menggunakan perangkat radio di lingkungan pemerintah daerah, sehingga seluruh operator memiliki kompetensi dan legalitas sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Melalui program ini, Diskominfo Sangihe berharap penggunaan perangkat komunikasi radio, baik di kalangan nelayan maupun instansi pemerintah, dapat semakin tertib, sesuai regulasi, serta mampu mendukung keselamatan dan kelancaran komunikasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. (D’ka)