TOMOHON — Wali Kota Tomohon Caroll J. A. Senduk, S.H., menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan bukan sekadar agenda administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun ketahanan keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan dalam Sosialisasi Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Command Center Pemerintah Kota Tomohon, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) kelurahan, jajaran TNI dan Kepolisian, kepala sekolah, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan. Forum ini diarahkan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani kekerasan terhadap perempuan sejak tingkat kelurahan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Caroll Senduk menyatakan kekerasan terhadap perempuan masih menjadi tantangan serius yang menuntut perhatian, kepekaan, dan langkah nyata dari seluruh pihak. Menurutnya, pencegahan kekerasan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Pemberdayaan perempuan dan hak-hak perempuan bukan sekadar agenda administratif semata, tetapi merupakan fondasi utama dalam membangun ketahanan keluarga dan kesejahteraan masyarakat di Kota Tomohon. Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian, kepekaan, serta langkah nyata dari kita semua, bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama,” ujar Wali Kota.

Ia menilai kehadiran para ketua TP-PKK kelurahan sebagai garda terdepan di tengah masyarakat sangat penting. Sinergi dengan Danramil 1302-06/Tomohon, Satreskrim Polsek Tomohon Utara, Tengah, dan Selatan, serta dukungan dunia pendidikan melalui kepala sekolah dan akademisi, diyakini dapat memperkuat sistem pencegahan berbasis komunitas.

Pemerintah Kota Tomohon menargetkan pembentukan sistem peringatan dini dan jejaring pengamanan sosial yang kokoh berbasis kelurahan dan komunitas. Melalui jejaring tersebut, potensi kasus kekerasan diharapkan dapat terdeteksi lebih cepat, korban memperoleh dukungan awal, dan pelaku dapat ditindak sesuai ketentuan hukum.

Pendekatan berbasis kelurahan ini sejalan dengan mandat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang menuntut kerja cepat, terpadu, dan terintegrasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menempatkan peran serta masyarakat dan keluarga sebagai bagian penting dalam pencegahan dan penanganan kasus.

Kehadiran forum ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan korban, dunia pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan perlu bekerja bersama agar korban memperoleh perlindungan, penanganan, dan pemulihan secara komprehensif.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Tomohon Drs. Johny Runtuwene, Ketua Komisi III DPRD Kota Tomohon Maria Pijoh, S.T., Ketua Puspaga Tumou Tou Tomohon Pdt. Ruth Wangkai, M.Th., serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon Wiesje Oroh, S.Pd., M.A.P., bersama para peserta kegiatan.

Keikutsertaan DPRD, Puspaga, dinas terkait, TNI, Kepolisian, dan dunia pendidikan menjadi modal penting dalam membangun ekosistem perlindungan perempuan yang lebih responsif. Penguatan layanan terpadu di daerah, termasuk pendampingan hukum, layanan kesehatan, dan pemulihan psikologis, merupakan bagian dari upaya memastikan korban mendapatkan perlakuan yang cepat, tepat, dan berorientasi pada pemulihan.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kota Tomohon berharap semakin banyak masyarakat yang memahami bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, berani melaporkan, serta aktif menciptakan lingkungan keluarga dan komunitas yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan. (*)