LIPUTAN15.COM –Kader Partai Demokrat sekaligus Gubernur Papua Lukas Enembe yang mendukung Joko Widodo – Ma’ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019. Dukungan Lukas pada Jokowi-Ma’ruf ini berbeda dengan dukungan Demokrat yang secara resmi mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. “Tidak ada sanksi (bagi Lukas Enembe),” ujar Ketua Divisi Advokasi Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahean di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/9). Seperti dilansir CNNIndonesia.com

Dia mengatakan, di beberapa daerah memang diberikan dispensasi khusus terkait sikap politik dalam pilpres 2019. Itu karena besarnya keinginan kader setempat mendukung Jokowi-Ma’ruf. “Seperti papua 92 persen menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi. Kami hormati itu,” ungkap Ferdinand.

Ia mengatakan, Partai Demokrat tidak ingin kadernya yang menjadi caleg tidak dipilih masyarakat lantaran berbeda pandangan. Oleh karena itu, dispensasi diberikan ke daerah tersebut.

“Kami tidak mau juga mengorbankan kader kami di sana yang nantinya jadi tidak dipilih rakyat pada saat pileg,” kata dia.

Demokrat, kata Ferdinand tak khawatir perbedaan sikap politik sejumlah kader akan menggerus perolehan suara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurutnya, sebagian wilayah masih cenderung mendukung Prabowo-Sandi.

“Secara umum dari 34 provinsi yang melakukan rakorda, ada 23 provinsi yang meminta berkoalisi dengan Pak Prabowo,” kata Ferdinand.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan pilihannya untuk tetap mendukung calon Presiden Joko Widodo dan calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tidak akan berubah.

“Jokowi itu harga mati 100 persen. Kami akan bungkus suara untuk Jokowi. Tidak ada yang lain untuk seluruh rakyat Papua,” kata Lukas di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/9).

Pernyataan itu disampaikannya sebab pilihan pribadinya berbeda dengan keputusan Partai Demokrat yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. (end)