Sangihe, Liputan15.com — Semangat kolaboratif mewarnai awal masa jabatan pemerintahan baru di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Melalui peluncuran program 100 hari kerja, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan tekad untuk menjadi motor penggerak reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih responsif.

Kegiatan yang digelar di Balai Pertemuan Umum (BPU) pada Jumat (25/4/2025) itu menandai lahirnya komitmen baru di antara jajaran OPD. Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh kepala OPD bukan hanya formalitas, tetapi simbol semangat baru untuk membangun sistem pemerintahan yang saling terhubung dan solid dalam kinerja.

“Seluruh agenda program diambil dari usulan masing-masing OPD. Ini bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab bersama,” ujar Ferdy Panca Sinedu dari Tim Percepatan Transisi Pemerintahan. Menurutnya, pelibatan OPD sejak tahap perencanaan menjadi strategi utama agar reformasi benar-benar menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.

Di balik program 100 hari kerja yang akan berlangsung hingga 1 Agustus 2025, terbangun jaringan kerja lintas dinas yang mulai bergerak cepat. Salah satu contohnya adalah kolaborasi antara Dinas Kesehatan, BKKBN, dan Disdukcapil yang kini tengah menyusun integrasi layanan untuk percepatan data kesehatan dan kependudukan.

Menurut Kepala OPD yang enggan disebutkan namanya, pendekatan kolaboratif seperti ini adalah hal baru. “Biasanya kami kerja masing-masing. Tapi sekarang semua harus terhubung. Ada rapat lintas dinas hampir setiap minggu. Ini tantangan, tapi juga peluang untuk belajar saling memahami,” katanya.

Meski program ini diluncurkan di bawah arahan Bupati Michael Thungari, para pimpinan OPD kini memegang peran lebih aktif dalam menerjemahkan visi “Sapta Membara” ke dalam aksi-aksi nyata. Mereka dituntut untuk mendelegasikan tugas secara efektif dan menjaga ritme kerja tim agar tetap solid.

Evaluasi akan dilakukan secara berkala setiap dua minggu, dengan indikator berbasis hasil dan dampak langsung ke masyarakat. Harapannya, reformasi bukan hanya berhenti di struktur, tapi terasa hingga ke lini pelayanan terdepan.

“Bukan soal siapa paling hebat. Ini soal bagaimana kami bisa bekerja bersama demi perubahan nyata,” tutup Sinedu.