MANADO-Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII Tahun 2026 di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulut, Senin (13/07/2026).

Kegiatan yang berlangsung hingga 12 November 2026 itu diikuti pejabat Eselon II dari berbagai daerah dan diprogramkan selama 107 hari dengan total 923 jam pelajaran menggunakan metode blended learning.

Dalam sambutan yang disampaikan melalui Sekretaris Provinsi Tahlis, Gubernur Yulius menegaskan bahwa kesempatan mengikuti PKN merupakan amanah strategis, bukan sekadar formalitas untuk kenaikan pangkat.

“Tidak semua Aparatur Sipil Negara memiliki kesempatan berada di titik yang saudara capai hari ini. Dari ratusan ribu ASN di Indonesia, saudara adalah segelintir orang terpilih yang dipercayakan menduduki JPT Pratama. Ini adalah privilege yang menuntut tanggung jawab moral dan intelektual yang besar. Jangan sia-siakan,” tegasnya.

Gubernur juga mengapresiasi kehadiran peserta dari luar Sulawesi Utara, antara lain Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Yahukimo, Kota Gorontalo, serta perwakilan Mahkamah Agung RI dan LAN RI.

Menurutnya, keterlibatan lintas daerah memperkuat komitmen kolektif untuk meningkatkan kompetensi aparatur.
Mengusung tema “Penguatan Kepemimpinan Adaptif dalam Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Guna Membangun Ekosistem Investasi bagi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”.

Gubernur Yulius menekankan kebutuhan akan pemimpin yang mampu membaca dan mengelola perubahan di era VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity).

Ia menilai model kepemimpinan konvensional yang kaku tidak memadai dan mengajak peserta mengembangkan kepemimpinan yang lincah, efisien, dan berbasis digital.

Lebih jauh, Gubernur menyatakan transformasi tata kelola pemerintahan adalah kunci untuk menarik investasi yang dibutuhkan demi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Menurutnya, investasi eksternal akan mengalir jika birokrasi bersih, pelayanan cepat, dan kepastian hukum terjamin — hal yang harus menjadi fokus reformasi.

Selama pelatihan, peserta diharapkan tidak sekadar mengejar sertifikat tetapi menghasilkan “Proyek Perubahan” yang aplikatif dan berdampak pada instansi masing-masing.

“Jadilah agent of change yang mampu menggerakkan gerbong organisasi ke arah lebih maju. Gunakan momentum ini juga untuk mempererat jejaring dan kolaborasi lintas daerah,” pesan Gubernur melalui Sekprov Tahlis.

Kepala BPSDM Dr. Frangky Tintingon hadir mendampingi Sekprov dan juga tercatat sebagai peserta dari Sulut, menandai keterlibatan aktif lembaga pengelola SDM dalam pelatihan kepemimpinan nasional tersebut.