Manado — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak alat berat menjadi sorotan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara setelah terungkap angka penyerapan yang masih jauh dari target.

Dari target Rp5 miliar, realisasi baru mencapai sekitar Rp1 miliar, demikian yang terungkap dalam rapat pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 antara DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (13/7/2026) di ruang rapat paripurna.

Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter menilai capaian itu perlu ditindaklanjuti segera oleh pemerintah provinsi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Anter meminta agar dilakukan inventarisasi jumlah alat berat yang beroperasi di Sulut untuk mengetahui potensi pajak yang belum tergarap. “Kalau perlu diinventarisir berapa banyak alat berat di Sulut,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Anter mengusulkan Komisi II DPRD bidang perekonomian mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para dealer yang menjual alat berat.

Menurutnya, dialog dengan dealer penting untuk memperjelas data penjualan dan peredaran alat berat — data yang menjadi dasar pengenaan pajak. “Kita hanya menjalankan aturan. Perintah Undang‑Undang ada pajak alat berat. Pemerintah Daerah dan DPRD hanya menjalankan perintah Undang‑Undang dalam rangka mendapatkan pendapatan yang sah,” ujar Anter di hadapan rapat.

Anter juga merekomendasikan RDP dengan pengusaha alat berat untuk memperoleh data lapangan yang akurat. “Supaya bisa data‑data,” tambahnya singkat.

Kepala Bapenda Provinsi Sulut June Silangen menanggapi usulan tersebut dan menjelaskan kendala pemungutan pajak alat berat. Menurut June, alat berat berbeda dengan kendaraan bermotor karena tidak memiliki plat nomor sehingga identifikasi dan pemungutan pajak lebih sulit. Selain itu, ada dealer atau pengusaha yang belum terbuka menyediakan data jumlah penjualan alat berat.

Meski demikian, June menegaskan pihaknya akan memaksimalkan upaya mengejar PAD dari sektor ini agar mencapai target yang ditetapkan.

Rencana hearing Komisi II serta inventarisasi alat berat diharapkan menjadi langkah awal untuk menutup celah potensi penerimaan daerah yang selama ini belum tergarap.(ite)