Pembangunan Berpihak pada Manusia

Gubernur menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau pencapaian indikator makro. Pembangunan, menurutnya, harus dipahami sebagai proses membangun manusia secara utuh dari aspek jasmani, rohani, sosial, dan kultural.

“Keberhasilan pembangunan harus tercermin dari semakin baiknya kualitas hidup masyarakat, semakin luasnya kesempatan untuk berkembang, serta semakin kuatnya perlindungan terhadap hak setiap warga negara. Dalam konteks inilah perempuan dan anak menempati posisi yang sangat penting,” katanya.

Pemprov Sulut juga menekankan pentingnya Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan. Capaian pembangunan gender di Sulut menunjukkan perbaikan, dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2025 turun menjadi 0,340 dari 0,386 pada 2024.

Meski demikian, Gubernur mengingatkan capaian tersebut belum merata karena masih terdapat kesenjangan antarwilayah kabupaten dan kota.

Tantangan Perlindungan Masih Serius

Dari sisi perlindungan, Sulut masih menghadapi tantangan serius. Data SIMFONI PPA mencatat secara akumulatif pada periode 2021–2025 terdapat 4.372 korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.