LIPUTAN15.COM,MANADO-Penurunan angka stunting di Sulut di bawah rata-rata nasional.  Hal ini diungkapkan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut)  Olly Dondokambey ketika memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sulut Tahun 2023 di Hotel Luwansa, Manado, Rabu (3/5/2023).

Dihadiri Wakil Gubernur Steven Kandouw, menghadiri dan Kepala BKKBN Pusat dr Hasto Wardoyo.

Menurut Gubernur Olly, harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan angka stunting berjalan baik di Sulut.

“Angka stunting kita berada di bawah angka stunting nasional. Tapi ini kita dorong terus supaya bisa turun sesuai target,” ungkap Gubernur.

Gubernur Olly menjelaskan, salah satu upaya Pemprov Sulut mengatasi persoalan stunting yaitu membangun Rumah Sakit Ibu dan Anak.

“Tujuannya supaya ada perbaikan-perbaikan sekaligus tempat edukasi bagi ibu hamil. Bagi yang ibu hamil kurang mampu, kita bawa ke rumah sakit ini. Kita berikan asupan gizi, supaya bayinya lahir nanti sehat terhindar dari stunting,” ujarnya.

Gubernur Olly juga mengapresiasi terbentuknya tim percepatan penurunan stunting dan pengukuhan Bunda Pendamping Keluarga di Sulut.

“Tim pendamping keluarga ini ada di setiap desa. Kalau di Sulut ada sebanyak 1.500 an desa, pastinya akan sangat bermanfaat dalam upaya pencegahan stunting,” katanya.

Gubernur Olly mengakui dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing, pastinya faktor kesehatan penting bagi para generasi muda.

“Nah, ini juga butuh peran ibu-ibu. Tadi di acara HRG PKK, saya juga sampaikan peran ibu-ibu sekalian penting dalam menangani stunting,” sebutnya.

Gubernur berterima kasih kepada Perwakilan BKKBN Sulut yang terus bersinergi dan berkomunikasi, sehingga koordinasi penanganan stunting bisa lebih baik.

“Bupati dan wali kota juga diharapkan bisa lebih aktif. Ada anggaran DAK yang dapat dipergunakan untuk menangani stunting. Kita akan dorong program pusat supaya terus berjalan baik di Sulut. Kami juga akan mengkoordinasi bupati/walikota supaya anggaran terserap dengan baik,” ungkap Gubernur.

Sebelumnya, Kepala BKKBN Pusat dr Hasto Wardoyo dalam sambutan mengapresiasi kolaborasi BKKBN Sulut bersama mitra kerja dalam percepatan penurunan stunting termasuk program Bangga Kencana.

“Patut diapresiasi karena angka stunting Sulut yakni 20,5 lebih rendah dari angka stunting nasional yakni 21,6,” akunya.

Hasto mengakui, program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting merupakan program prioritas Presiden Jokowi.

Kepala Negara, katanya, mendorong program ini dalam menghadapi era menghadapi era bonus demografi.

“Generasi emas yang menjadi generasi penanggung jawab pada tahun 2045. Kita harus siapkan SDM tentunya supaya generasi kita produktif,” jelasnya.

Ia mengatakan persiapan SDM memang penting, karena pada tahun 2035 nanti akan dapat melihat perbandingan antara warga usia produktif yang bekerja dan tidak bekerja.

“Makanya, program Bangga Kencana dan Penurunan Stuntung mesti terus dioptimalkan. Itu harus kita mulai bersama dari keluarga. Kita harus libatkan mitra TNI/Polri. Harus gotong royong dan ini menjadi tanggung jawab bersama,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Sulut, Diano Tino Tandaju dalam laporan menjelaskan, kegiatan Rakerda diawali dengan rapat koordinasi teknis.

“Nanti malam kita akan diskusi teknis terkait program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting,” ungkap Tandaju.

Ia mengapresiasi dukungan dan komitmen gubernur bersama bupati dan wali kota, TNI/Polri di Sulut dalam menyukseskan program tersebut.

“Kita sudah lakukan upaya bersama dengan pembentukan tim penurunan stunting, pengukuhan bapak anak asuh stunting serta kegiatan lainnya,” katanya.

Dalam Rakerda, Ketua TP PKK Sulut Rita Tamuntuan Dikukuhkan sebagai Bunda Pendamping Keluarga oleh Kepala BKKBN Pusat dr Hasto Wardoyo.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua TP PKK Sulut Rita Tamuntuan dan Sekretaris dr Kartika Devi Tanos, Sekprov Sulut Steve Kepel, Forkopimda Sulut, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota di Sulut, instansi terkait Pemprov Sulut dan pemda kabupaten/kota, akademisi serta organisasi lainnya