Namun demikian, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya menghitung jumlah atau persentase orang miskin, tetapi juga perlu mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah yang ada.

“Bila dilihat dari perkembangannya selama periode 2017 – 2021, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Tomohon berfluktuasi dan cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir. Artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan,” ujarnya.

Untuk itu perlu langkah-langkah dan strategi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Tomohon yang harus dilakukan salah satunya dengan mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan yang melibatkan stakeholder terkait, baik pemerintah maupun swasta.

Sudah banyak program nasional atau daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, seperti adanya kebijakan pemberian subsidi pemerintah yang dinilai dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat akan kebutuhan dasarnya antara lain : bantuan pangan non tunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH), beras sejahtera daerah (Rastrada), dan bantuan sosial tunai (BST), serta program pemberdayaan masyarakat miskin lainnya yang ditujukan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin.

“Seluruh dinas terkait agar memaksimalkan manfaat dari program dan kegiatan yang ada agar lebih tepat manfaat dan dan tepat sasaran,” pintanya.

Wakil wali kota berharap lewat kegiatan koordinasi serta fgd awal ini, bapak/ibu sekalian dapat memberikan masukan serta sumbangan pemikiran sehingga dapat menghasilkan langkah strategis dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Tomohon, sehingga dapat dihasilkan kesepakatan bersama untuk melaksanakan kegiatan yang sistematis, terencana dan bersinergi.