MANADO — Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Utara resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa (10/11/2026).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Royke Anter dan Stela Runtuwene, serta dihadiri seluruh anggota DPRD.

Penetapan Perda Tata Tertib DPRD menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola kedewanan. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan yang jelas bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib DPRD Sulut, Royke Roring, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan tersebut.

Ia menilai Perda Tata Tertib sangat penting sebagai landasan dalam menjalankan setiap tugas dan fungsi DPRD.

Royke Roring menjelaskan dan merinci ketentuan tata tertib yang harus dipatuhi anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi, termasuk mekanisme persetujuan pimpinan DPRD serta mekanisme reres anggota DPRD.

Dalam kesempatan tersebut, Royke Roring menyampaikan bahwa seluruh fraksi menyetujui penetapan Perda Tata Tertib DPRD.

Persetujuan tersebut menunjukkan konsensus politik dan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola kedewanan di Provinsi Sulawesi Utara.

“Kami berharap hasil pembahasan pansus dapat diterima dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami berterima kasih kepada pimpinan DPRD dan semua pihak yang memberikan dukungan dalam pembahasan tata tertib DPRD,” pungkasnya.

Keberadaan tata tertib yang komprehensif dipandang penting untuk menjamin kepastian prosedur, keseragaman mekanisme kerja, serta tertib administrasi dalam menjalankan fungsi kedewanan.

Pembentukan Pansus Tata Tertib DPRD Sulut sebelumnya dilakukan untuk memperkuat fondasi kerja institusi, termasuk penyesuaian ritme kerja dengan perkembangan teknologi dan dinamika regulasi terbaru.

Dengan ditetapkannya Perda Tata Tertib ini, DPRD Sulut diharapkan semakin mampu menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat pelayanan aspirasi masyarakat Sulawesi Utara.(ite)