LUWUK-PLN Unit Induk Distribusi Suluttenggo melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Luwuk memperkuat sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah melalui pemeriksaan bersama (Joint Inspection) lapangan atas realisasi program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan Listrik Desa (Lisdes) Tahun Anggaran 2025 di wilayah kerja UP3 Luwuk, khususnya Kabupaten Banggai dan sekitarnya.

Langkah peninjauan ini menjadi wujud komitmen kedua instansi untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta memastikan pemanfaatan anggaran negara dalam sektor kelistrikan berjalan sesuai regulasi, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat prasejahtera. Pemeriksaan dirancang untuk mengecek kecukupan teknis, ketepatan sasaran, serta efek multiplikasi ekonomi yang diharapkan dari program tersebut.

General Manager PLN UID Suluttenggo, Usman Bangun, menegaskan bahwa BPBL dan Lisdes merupakan instrumen krusial pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial lewat pemerataan akses energi. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat dari lembaga pengawas seperti BPKP agar akuntabilitas program terjaga dari hulu ke hilir.

“Pemerataan akses listrik ke wilayah terpencil dan pemberian bantuan pasang baru bagi keluarga prasejahtera adalah penugasan negara yang sangat mulia sekaligus menuntut tanggung jawab yang besar. Kami berkomitmen penuh agar seluruh pengerjaan fisik maupun administrasi program BPBL dan Lisdes Tahun 2025 ini dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan,” ujarnya.

Usman menambahkan bahwa kolaborasi ini juga menjadi momentum untuk mereviu kualitas infrastruktur yang dibangun, menjamin keamanan bagi masyarakat, dan memastikan setiap rupiah investasi negara benar-benar mendarat kepada penerima yang berhak.

Menurutnya, listrik tidak hanya menerangi ruang, tetapi juga memicu peradaban baru serta menggerakkan roda ekonomi pedesaan. Dengan pengawasan bersama, PLN optimistis rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik di Sulawesi Tengah dapat meningkat secara berkelanjutan dan berkualitas.

Dalam pelaksanaan teknis, tim gabungan PLN UP3 Luwuk dan BPKP Sulawesi Tengah menyisir sejumlah klaster desa penerima manfaat di Kabupaten Banggai. Verifikasi lapangan meliputi tiga aspek utama: validasi administrasi data penerima guna menghindarkan tumpang tindih bantuan; uji petik kelaikan teknik terhadap instalasi kelistrikan dalam rumah (IKR); serta pengujian fungsionalitas kWh meter untuk memastikan pasokan listrik mengalir aman sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan.

Manager PLN UP3 Luwuk, Ridwan Bogie Rismawan, menyatakan keterbukaan data lapangan menjadi kunci kelancaran evaluasi bersama. Pihaknya membuka seluruh akses informasi teknis demi tercapainya pemeriksaan yang objektif.

“Kami menyambut baik jalannya pemeriksaan lapangan ini bersama tim BPKP. Melalui evaluasi objektif ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh aspek teknis, mulai dari kualitas material, jaringan distribusi listrik pedesaan, hingga aspek keselamatan ketenagalistrikan pada program BPBL dan Lisdes di wilayah kerja kami, telah memenuhi standar mutu produk yang ditetapkan PLN,” jelas Ridwan.

Ia berharap program stimulus pemerintah ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperpanjang waktu belajar anak di malam hari, serta mendongkrak pertumbuhan UMKM lokal pedesaan.

Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, memberi apresiasi atas transparansi dan sikap kooperatif manajemen PLN selama pemeriksaan. Agus menegaskan bahwa akuntabilitas pembangunan nasional hanya bisa dicapai melalui keterbukaan institusi pelaksana.

“Pengawasan bersama ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, mengidentifikasi potensi kendala di lapangan sejak dini, serta memastikan program strategis ini memberikan value for money yang optimal bagi negara,” ujar Agus.

Dari pengamatan awal, Agus menilai sinergi teknis di lapangan berjalan baik, infrastruktur terpasang riil, dan manfaatnya mulai dirasakan masyarakat. Ia berharap tata kelola transparan ini dipertahankan demi perluasan kesejahteraan masyarakat secara adil di Sulawesi Tengah.

Sebagai konteks, BPBL merupakan realisasi program Kementerian ESDM yang didukung DPR RI dan dilaksanakan oleh PLN untuk memberikan sambungan listrik baru gratis berdaya 450 VA kepada keluarga tidak mampu yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Program Lisdes fokus pada perluasan jaringan tegangan menengah (JTM), jaringan tegangan rendah (JTR), dan gardu distribusi untuk menjangkau desa-desa terpencil yang belum terhubung dengan jaringan utama PLN.

Dengan pengawalan ketat dan sinergi lintas instansi antara PLN UID Suluttenggo dan BPKP Sulawesi Tengah, implementasi program inklusif energi ini diharapkan berjalan optimal, sehat secara administrasi, andal secara teknis, dan menjadi motor penggerak transformasi kesejahteraan serta pembangunan sosial-ekonomi di pelosok Sulawesi Tengah.(ite)