JAKARTA— Bupati Minahasa Utara Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., hadir mewakili Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) pada Rapat Koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri RI yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. H. Bima Arya Sugiarto, S.I.P., M.Si., dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si. Pertemuan diikuti pula oleh Ketua APKASI H. Bursah Zarnubi dan perwakilan APEKSI, serta kepala daerah dari berbagai wilayah sebagai upaya menyamakan persepsi pusat‑daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Rakor itu membahas strategi penguatan tata kelola keuangan daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Joune Ganda menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang sehat menjadi kunci meningkatkan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.

Menurutnya, fondasi fiskal yang kuat dibangun melalui perencanaan matang, belanja yang berkualitas, serta inovasi penggalian PAD tanpa membebani masyarakat. “Pengelolaan keuangan daerah yang sehat harus dibangun melalui perencanaan yang baik, belanja yang berkualitas, serta optimalisasi PAD yang dilakukan secara inovatif tanpa membebani masyarakat,” kata Bupati Joune.

Ia menilai arahan Kemendagri penting sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk memperkuat disiplin fiskal, meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD, dan memaksimalkan potensi PAD sesuai peraturan perundang‑undangan.

Bupati Joune juga memaparkan komitmen Pemkab Minahasa Utara dalam memperbaiki tata kelola keuangan melalui langkah‑langkah konkret: digitalisasi sistem keuangan daerah, penguatan prinsip good governance, peningkatan efektivitas belanja daerah, serta inovasi dalam pengelolaan sumber pendapatan.

Upaya tersebut, tegasnya, diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan daya saing daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Rakor dianggap sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menghadapi tantangan fiskal serta meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara transparan dan akuntabel.

Dengan partisipasi aktif di forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menegaskan dukungan terhadap kebijakan pusat dan komitmen melanjutkan reformasi pengelolaan keuangan demi kesejahteraan masyarakat.(***)