SIAU— Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Fraksi Golkar Vionita Kuera melaksanakan Reses II Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 di Kampung Kawahang, Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Senin (3/8) pukul 11.00 WITA.

Acara dihadiri pemerintah kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan perwakilan berbagai elemen masyarakat.

Reses menjadi forum dialog langsung antara wakil rakyat dan konstituen untuk menyerap aspirasi pembangunan di wilayah kepulauan. Dalam sambutannya, Vionita—yang juga menjabat Ketua Bapemperda DPRD Sulut—menegaskan pentingnya reses sebagai ruang komunikasi untuk memastikan kebijakan dan program disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

“Reses bukan sekadar agenda konstitusional anggota DPRD, tetapi menjadi ruang komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah. Seluruh aspirasi yang disampaikan akan kami inventarisasi, dikaji, dan diperjuangkan sesuai kewenangan, baik melalui pokok-pokok pikiran DPRD maupun koordinasi dengan pemerintah daerah,” ujar Vionita.

Dalam sesi tanya jawab yang berlangsung hangat, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas, antara lain:

1.Peningkatan infrastruktur jalan dan akses transportasi antarpulau.

2.Perbaikan sarana prasarana pelayanan pemerintahan kampung.

3.Peningkatan pelayanan kesehatan dan fasilitas pendidikan setempat.

4.Dukungan bagi sektor perikanan, pertanian, dan UMKM termasuk akses permodalan dan pasar.

Program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Menanggapi aspirasi tersebut, Vionita berkomitmen mengawal tindak lanjut melalui mekanisme DPRD dan koordinasi dengan pemerintah provinsi serta instansi terkait.

Ia menekankan bahwa pembangunan di wilayah kepulauan memerlukan perhatian berkelanjutan agar pelayanan publik dan akses infrastruktur merata.

Sebagai Ketua Bapemperda, Vionita juga menyorot peran regulasi daerah yang berpihak pada kebutuhan masyarakat Nusa Utara. Ia menyatakan bahwa produk hukum daerah harus mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi lokal.

“Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang lahir benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Komunikasi dan kolaborasi antara DPRD, pemerintah, dan warga harus terus dijaga supaya pembangunan di wilayah kepulauan semakin maju dan kesejahteraan meningkat,” tegas Vionita menutup pertemuan.(ite)