LIPUTAN15–Revolusi mental yang digaungkan pemerintah pusat guna memperbaiki tata layanan birokrasi terhadap masyarakat termasuk keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat Undang Undang nomor 14 Tahun 2018.
Namun, perbaikan pelayanan tersebut tidak mengakar sampai tatanan pelayanan publik dibawahnya. Seperti pelayanan publik di Stasiun Bahan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahuna, belum menunjukan pelayanan prima terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat khususnya daerah perbatasan yang menjadi sasaran utama pembangunan.
Sikap tidak pekah terhadap kepentingan pelayanan kebutuhan masyarakat tersebut ditunjukan kepala Stasiun BBM Tahuna Ambotang, ketika ditemui sejumlah awak media untuk mengkonfirmasi antrian panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Tahuna, akan tetapi yang bersangkutan enggan dan terkesan menghindar dari para awak media dan bahkan disinyalir berdusta dengan keberadaannya.
Ini terungkap dari jawaban yang berbeda dari dua orang security yang bergantian menerima para awak media. “Bapak lagi di rumah karena kurang sehat,” kata salah seorang Security.
Tak lama salah satu security menghampiri awak media tetapi dengan jawaban yang berbeda dengan yang pertama. “Bapak lagi ada tamu,” ujarnya.
Mendengar jawaban yang berbeda para awak media merasa kecewa dengan sikap sang kepala Stasiun BBM tersebut yang terkesan mengabaikan keluhan masyarakat sebagai konsumen.
“Intinya ini kepala Stasiun BBM tidak mau dikonfirmasi padahal masyarakat ingin apa masalahnya sampai berbulan bulan ini di Sangihe kendaraan harus antri di SPBU. Dengan sikap seperti itu secara tidak langsung dia (Ambotang) membenarkan kalau pasokan dari Pertamina yang terlambat ke SPBU dan mengakibatkan antrian panjang,” sembur Rendy Saselah dari media online.
Sementara itu, Tokoh masyarakat Sangihe Azis Janis menyesalkan sikap kepala Stasiun BBM Tahuna Ambotang yang tidak mau terbuka bahkan ‘alergi’ dengan wartawan. “Ini pengangkangan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Tiga bulan terakhir masyarakat menunggu jawaban dan informasi dari semua intansi terkait termasuk stasiun BBM Tahuna karna hanya di Sangihe ada antrian panjang kendaraan saat mengisi BBM,” kata Janis.
Ia pun meminta agar PT Pertamina Regional VII mengevaluasi jabatan Ambotang. “Saya menilai Ambotang belum mampu menjalankan tugas dengan profesional sehingga sebaiknya jabatan yang bersangkutan dievaluasi dan kalau perlu diganti saja,” kunci Janis.(Arno)
